Politik

Hubungan Partai Koalisi Merenggang

Ketum Partai Demokrat dan Ketum Partai Golkar

Instingkilat, Jakarta (2/3) _ Pasca perbedaan pandangan dari Partai koalisi dalam sidang pengajuan hak angket mafia pajak di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (22/2) lalu membuat perpolitikan memanas.

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanuingrum yang merupakan partai pendukung pemerintah pernah mengatakan pada Senin (21/2) di Jakarta "Kalau sudah tidak kerasaan, ya terpaksa kami ikhlaskan saja". sat ditanya perbedaan pendapat dalam tubuh koalisi partai dalam pengajuan hak angket mafia pajak.

Partai koalisi yang berbeda pendapat dengan Partai Demokrat adalah Paretai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtra yang mendukung penggunaan hak angket mafia pajak. Perbedaan pendapat partai koalisi tersebut ternyata membuat Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersikap, Presiden akan mengirim pesan tertulis pada partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Happy Bone mengaku bahwa partainya tidak hawatir akan di keluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab). "Tidak boleh ada peserta koalisi yang memaksakan pendapatnya. Sebab, kalau itu diberlakukan tidak baik bagi pembelajaran politik masyarakat", ungkap Happy.

Belum di ketahui apakah benar-benar koalisi akan bubar atau tidak, yang jelas perbedaan pandangan dalam pengajuan hak angket mafia pajak adalah sebuah genderang politik yang terlahir dari kasus mafia pajak yang banyak merugikan Negara. (dan*)