DeMo "KeRa" Si
Degradasi Moral "Kekuasaan Rakyat" Sistemik
 |
| Gambar dari Inilah.com |
Andai demokrasi tak di pahami "seperti ini", mungkin negri ini sudah sejahtera. Agenda-agenda demokrasi yang seringkali di kotori oleh prilaku-prilaku politisi yang menyimpang, mereka tidak sadar ketika demokrasi di teriakan di negri ini adalah dalam pengertian "dari rakyat untuk rakyat", tidak perlu lagi bertanya rakyat yang mana?. Nampakya telah banyak para politisi yang hanya sering kali menjadikan rakyat sebagai sasaran empuk pada saat agenda demokrasi di jalankan. Mereka seakan tidak memahami bahwa mereka telah melanggar kesepakatan pengertian demokrasi yang sesungguhnya.
Kecenderungan menggunakan salah satu alat demokrasi atau yang di kenal dengan "partai politik" sangat menunjukan bahwa keberadaanya nyata untuk "kepentingan kelompok", tak lagi "berbahasa rakyat", mereka yang menjadi politisi partai tertentu cenderung menghamba sehingga terkesan kepentingan rakyat dapat dikalahkan oleh kepentingan partai dimana oknum-oknum politisi itu bergabung. Sekaranglah saatnya bertanya, masih adakah atau kemana politisi yang pro rakyat?.
Hegemoni kekuasaan yang begitu kentara di bangsa yang menganut sistem demokrasi ini, ternyata hanya banyak memunculkan mafia-mafia yang membuat negri ini semakin jauh meninggalkan mekanisme demokrasi, kenyataan ini dapat di buktikan di kondisi Indonesia pada saat ini, yang membuat masyarakat semakin apatis terhadp demokrasi. Lihat saja polemik Sekretariat Gabungan (SETGAB) dalam koalisi, beberapa kali partai koalisi berbeda pendapat dengan partai pemerintah (penguasa) dengan indikasi kepentingan politis semata, terbukti produk yang dihasilkan setelah hal itu terjadi adalah "Untuk mencegah agar ketidaksetiaan itu terulang kembali. Partai Demokrat sebagai lokomotif koalisi menghendaki kontrak politik yang baru. Isinya, antara lain, memuat aturan penyeragaman, yaitu enam fraksi di DPR akan bersuara kor menyetujui setiap kebijakan pemerintah. (Media Indonesia, Jum'at 8 April 2011).
Penguasa pemerintahan (Eksekutif) akan mampu bertindak otoriter dan akan aman ketika lembaga kontrol (Legislatif) yang anggotanya berasal dari partai politik kemudian mendominasi parlemen dengan jumlah suara di setiap pengambilan keputusan. Fungsi kontrol yang di jalankan oleh legislatif akan lemah karena anggota nya mau tidak mau, suka tidak suka akan mengikuti keputusan awal yaitu koalisi yang di putuskan oleh partainya. Bersambung
Hegemoni kekuasaan yang begitu kentara di bangsa yang menganut sistem demokrasi ini, ternyata hanya banyak memunculkan mafia-mafia yang membuat negri ini semakin jauh meninggalkan mekanisme demokrasi, kenyataan ini dapat di buktikan di kondisi Indonesia pada saat ini, yang membuat masyarakat semakin apatis terhadp demokrasi. Lihat saja polemik Sekretariat Gabungan (SETGAB) dalam koalisi, beberapa kali partai koalisi berbeda pendapat dengan partai pemerintah (penguasa) dengan indikasi kepentingan politis semata, terbukti produk yang dihasilkan setelah hal itu terjadi adalah "Untuk mencegah agar ketidaksetiaan itu terulang kembali. Partai Demokrat sebagai lokomotif koalisi menghendaki kontrak politik yang baru. Isinya, antara lain, memuat aturan penyeragaman, yaitu enam fraksi di DPR akan bersuara kor menyetujui setiap kebijakan pemerintah. (Media Indonesia, Jum'at 8 April 2011).
Penguasa pemerintahan (Eksekutif) akan mampu bertindak otoriter dan akan aman ketika lembaga kontrol (Legislatif) yang anggotanya berasal dari partai politik kemudian mendominasi parlemen dengan jumlah suara di setiap pengambilan keputusan. Fungsi kontrol yang di jalankan oleh legislatif akan lemah karena anggota nya mau tidak mau, suka tidak suka akan mengikuti keputusan awal yaitu koalisi yang di putuskan oleh partainya. Bersambung
