Wawali Kritik Peserta Sidang Paripurna

Suasana Rapat

Bekasi, Instingkilat (21/1) _ Wakil Walikota Bekasi mengkritik peserta rapat yang meninggalkan Rapat Paripurna penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bekasi sore tadi.

Di sela penyampaian jawaban eksekutip mengenai kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plapon anggaran sementara (PPAS), APBD tahun anggaran 2011 satu persatu beberapa peserta rapat meninggalkan ruangan tanpa izin pada pimpinan rapat.

"Sebelum ketua dewan yang juga menjadi pimpinan rapat menskorsing rapat maka dengan tanpa izin seharusnya anggota dewan tidak boleh keluar dengan alasan apapun". kata Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi di sela pembacaan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.

Setelah itu Pepen sebutan akrab Wakil Walikota Bekasi melanjutkan pembacaan jawaban eksekutif yang terdiri dari 49 halaman hingga selesai.

Peserta rapat yang menghadiri rapat paripurna tersebut memang harus memperlihatkan keprofesionalanya saat menghadiri rapat,  pimpinan rapat juga berhak menegur mereka yang keluar ruangan tanpa izin, apalagi rapat tersebut terkait anggaran dan di buka untuk umum. (dan*)

HNW, KAHMI Gelar Silaturahmi Bisnis

Foto Saat Kegiatan Berlangsung

Bekasi, Instingkilat (16/1) _ Haji Net Work (HNW) menggelar kegiatan silaturahmi bisnis di sekretariat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 No.23 Bekasi Selatan pada sabtu (15/1) 15.30 - 17.00 kemarin.

Kegiatan yang menggagas tema “Cara Mudah dapat ONH : Bisnis Berorientasi Akhirat, InsyaAllah Dunia Juga Dapat” di hadiri oleh pembicara Prof. Dr. Mudito Samsunarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Usaha Sosial Produktif Indonesia (USPI) Pusat.

"Yang terpenting dalam berwir usaha adalah marketing, oleh karenanya pelaku usaha harus memahami hal tersebut. Adanya seminar yang dilaksanakan oleh keluarga besar KAHMI Bekasi diharapkan membuaka mata para pelaku usaha untuk terus menggali potensi berwirausaha, baik yang menghadiri acara ini ataupun masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaatnya" kata Eko Purwanto Presidum KAHMI yang juga merangkap sebagai direktur di SMS Center, seusai kegiatan.

Sementara itu Mudito yang hadir sebagai pembicara mengatakan "Pelaku bisnis atau usaha dalam melakukan peminjaman modal agar tidak terbelit dengan hutang seharusnya menggunakan Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Agunan (PTBTA), pinjaman itu dapat di peroleh dengan terlebih dahulu menjadi anggota USPI". ucapnya sambil menunjukan kartu member anggota USPI.


Karena waktu yang di gunakan sangat terbatas dan kurang efektip digunakan untuk menyampaikan materi tersebut, maka direncanakan kegiatan tersebut akan di lanjutkan di lain waktu berikutnya. (dan*)

Usut Tuntas Korupsi di Kota Bekasi.

foto:dan*

Instingkilat, Bekasi (13/1) _  Puluhan masa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) demo tolak pemimpin koruptor dan mengecam korupsi di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif  di Kota Bekasi.

Masa aksi yang berorasi di depan gerbang DPRD Kota Bekasi menyebutkan bahwa korupsi di Kota Bekasi harus di tindak tegas, KPK harus mempercepat penuntasan kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi.

"Korupsi tidak boleh menjadi budaya, oleh karena itu kami yang berada di garda terdepan perubahan menginginkan agar KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Kota Bekasi secepatnya dan kami tidak menginginkan kota bekasi di pimpin oleh para koruptor" Kata Kordinator aksi yang akrab di sapa Rohman.

Lebih lanjut Rohman mengatakan "KPK juga harus mengusut dugaan aliran dana sebanyak 2% dari pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di terima oleh beberapa oknum Anggota DPRD Kota Bekasi". katanya sambil mengacungkan bendera.

Demo yang dilangsungkan di DPRD Kota Bekasi kemarin (12/1) siang, sempat hampir mengakibatkan bentrok karena saat masa aksi memaksa masuk ke halaman DPRD Kota Bekasi beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) menghalangi mereka, akan tetapi hal tersebut dapat di redam setelah mereka di terima menemui anggota DPRD di ruangan tertutup.

Setelah bertemu dengan beberapa anggota DPRD dan menghasilkan tanda tangan dari lima orang anggota  DPRD tentang kesepakatan menolak pemimpin yang korup di Kota Bekasi, kemudian mereka membubarkan diri. (dan*)

Pejabat Bekasi Terancam Mutasi

Profil Monel

Bekasi, Instingkilat (6/1) _ Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi terancam akan di mutasi.

Beberapa alasan tentang akan dilakukan mutasi diantaranya, pada 2011 ini beberapa pejabat akan memasuki masa pensiun dan beberapa pejabat di Kota Bekasi mendapat sanksi akibat pelanggaran etika kebiraokrasian.

“jika benar akan ada mutasi di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, seharusnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) membuat surat kesepakatan pernyataan yg isinya adalah setiap pejabat di pemkot bekasi dilarang berkunjung ke tempat hiburan malam/ tidak akan melakukan pelanggaran etika birokrasi untuk para pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut, jika itu di langgar maka sanksinya yang tepat adalah pemecatan”. Kata aktifis Jaringan Mahasiswa dan Pemuda untuk Perubahan (JAMPER) Adi Yunsya.

 Dalam keterangannya pria yang akrab disapa Monel menambahkan “Rekruitmen pejabat yang akan mengisi jabatan di Kota Bekasi harus berdasarkan Treck Record (pengalaman), bukan berdasarkan like and this like (rasa suka)”.

Belum ada keterangan jelas dari pejabat yang memiliki kewenangan terkait mutasi beberapa pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang akan di mutasi. (dan*)

12 Organisasi di Kota Bekasi Anggap Birokrasi Lemah

Foto (dan*)

Bekasi, Instingkilat (6/1) _ Terkait dengan kurang optimalnya pelayanan dan defisit anggaran di Kota Bekasi, 12 Organisasi yang menamakan dirinya Gerakan Bekasi Bersih gelar jumpa pers di The Linggo’s café Kemang Pratama Kota Bekasi sore ini.

Organisasi yang hadir pada jumpa pers tersebut diantaranya, Forum Komunikasi Warga Perumahan Kota Bekasi, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (AMAN), Pemuda Demokrat Indonesia, Pemuda Nahdlatul Ulama, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan  Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Relawan Pejuang Demokrasi (REPDEM), Ikatan Pemuda Bekasi (IPB) dan Pemuda Khatolik.

Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi di Kota Bekasi 2010 menghambat pembangunan di Kota Bekasi dan lemahnya pelayanan publik. “16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 8 Dinas di Kota Bekasi tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini terjadi karena kurang maksimalnya kinerja dari SKPD dan Dinas tersebut”. Kata salah seorang anggota Gerakan Bekasi Bersih yang juga merupakan ketua REPDEM Wilayah kota Bekasi bernama Budi”.

Dalam pres realis yang dibagikan, Gerakan Bekasi Bersih juga menganggap “Kondisi Pemerintahan Kota Bekasi saat ini cukup memperihatinkan, Pemerintahan menjadi melemah karena kurang maksimalnya pelayanan di Kota Bekasi”.

Jika dalam satu bulan kondisi Pemerintahan Kota Bekasi tidak membaik Organisasi yang tergabung dalam Gerakan Bekasi Bersih akan melakukan aksi. (dan*)