Entah Kemana, KPK Akan Panggil Paksa Nazarudin

KPK Buru Nazarudin, Meski tak tahu dimana keberadaanya.

Jakata, Instingkilat.com (23/6) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan untuk segera panggil paksa kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin yang merupakan saksi kunci.

 KPK mengaku tidak tahu dimana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu berada. "Alamat Nazar sampai saat ini belum tahu, pihaknya masih terus melakukan pencarian atas Nazarudin. Bahkan, KPK juga menelusuri kemungkinan keberadaan Nazaruddin di apartemen-apartemen di Singapura." kata Busyro di Gedung KPK saat berbicara kepada wartawan.

Dalam proses pencarian ini, Busyro menegaskan pihaknya belum berkoordinasi lagi dengan pihak lain selain Mabes Polri untuk urusan dengan Interpol. "Sedang di lakukan pencarian tapi mengenai kemana kita sedang menelusuri, di Singapura itu kan banyak apartemen juga," terangnya. 

Busyro mengatakan belum berkordinasi dengan kuasa hukum Nazaruddin yaitu OC Kaligis. "Kami sudah melakukan pertimbangan jadi tidak harus dengan OC Kaligis," tegasnya. Sedangkan dengan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Partai Demokrat yang mengaku pernah bertemu Nazaruddin di Singapura, Busyro juga mengatakan belum ada koordinasi.

Kendati demikian, dia mengatakan KPK selalu membuka diri atas setiap masukan dan informasi tentang Nazaruddin. lanjut Busyro mengatakan "TPF Belum, kami bekerja terus sukur ada masukan dari Demokrat, selain itu kami jalan sendiri juga". (dan*)

Pelantikan Pengurus PPPSBBI Kota Bekasi

Pelantikan Pengurus PPPSBBI Kota Bekasi

Bekasi, Instingkilat.com (23/6) _ Pelantikan Pengurus Persatuan  Pendekar Persilatan dan seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) Wilayah Kordinator Daerah II (Korda II) dilaksanakan di Geding Patriot lingkungan Pemerintahan Daerah Kota  Bekasi pada kamis (23/6) pagi hingga siang hari.

Pelantikan pengurus PPPSBBI yang bertema  “Bersama Membangun Bekasi”  tersebut di hadiri oleh pengurus pusat, pengurus daerah PPPSBBI  di luar Kota Bekasi seperti dari Palmerah  Jakarta dan tamu undangan lainnya.

Ketua Umum PPPSBBI wilayah Korda II masa bhakti 2011-2015 yang di lantik, Tubagus Hendra Suherman mengatakan “Saya  sebagai masyarakat Banten yang ada di Kota Bekasi, berharap dengan banyaknya masyarakat Banten di Kota Bekasi kita dapat bersama-sama membangun Kota Bekasi”.  katanya pada saat ditanya di akhir acara pelantikan.

Senada dengan yang disampaikan Hendra, perwakilan dari Pemerintah Kota Bekasi  yang mendapatkan kesempatan memberikan sambutan mengatakan “Semoga adanya PPPSBBI ini kedepan dapat berkerja sama dengan pemerintah dalam membangun Kota Bekasi”.

Pada akhir acara pelantikan tersebut, tamu undangan  yang  menghadiri acara di suguhkan dengan pertujukan  “Debus”  kesenian tradisional banten yang membuat suasana acara pelantikan semakin meriah. (Dan*)

Aliran Dana 2% Ke DPRD Kota Bekasi

Ratih, Aktivis Perempuan
HMI Cabang Bekasi 

Instingkilat.com, Bekasi (3/6) _ Dugaan adanya fee 2 persen bagi anggota dewan khususnya untuk meloloskan APBD 2010 terus bergulir di masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap Walikota Bekasi Mochtar Mohammad karena dugaan tersebut, saat ini ia sedang menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung. Pada rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu terlihat adanya penyerahan sebuah koper yang diduga berisi uang senilai Rp 4 miliar yang diperuntukkan bagi anggota dewan.

Pada rekontruksi yang dilaksanakan terlihat ada adegan penyerahan koper kepada anggota DPRD di Villa 200, Kota Bekasi. Dimana dalam rekontruksi tersebut mantan Sekda Tjandra Utama menyerahkan koper  kepada salah satu oknum anggota DPRD Kota Bekasi, yang belakangan di ketahui koper tersebut berisi uang pelicin untuk meloloskan APBD.

Terkait kasus ini Ratih Ramdhiana, Aktivis perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi Mengatakan “Secara kinerja jelas masyarakat kecewa terhadap semua ini, anggota DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata menghisap keringat rakyat. Sebenarnya ini bukan hanya tugas penegak hukum, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Kota Bekasi yang terwakili oleh mereka juga perlu terlibat dalam hal mendorong penegakan hukum”. Kata perempuan yang akrab disapa Ratih melalui pesan pendeknya.

DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan–aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kasus tersebut, masyarakatlah yang akhirnya terkena dampaknya dan masyarakatlah yang menjadi korban. Segala aktifitas pelayanan tersendat, pembahasan APBD molor dan cenderung minim keberpihakan terhadap masyarakat. Wajar apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap wakil-wakilnya di DPRD, karena mereka yang diberikan amanah oleh masyarakat ternyata menghianatinya. (dan*)