 |
| Ratih, Aktivis Perempuan HMI Cabang Bekasi |
Instingkilat.com, Bekasi (3/6) _ Dugaan adanya fee 2 persen bagi anggota dewan khususnya untuk meloloskan APBD 2010 terus bergulir di masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap Walikota Bekasi Mochtar Mohammad karena dugaan tersebut, saat ini ia sedang menjalani proses persidangan di Tipikor Bandung. Pada rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu terlihat adanya penyerahan sebuah koper yang diduga berisi uang senilai Rp 4 miliar yang diperuntukkan bagi anggota dewan.
Pada rekontruksi yang dilaksanakan terlihat ada adegan penyerahan koper kepada anggota DPRD di Villa 200, Kota Bekasi. Dimana dalam rekontruksi tersebut mantan Sekda Tjandra Utama menyerahkan koper kepada salah satu oknum anggota DPRD Kota Bekasi, yang belakangan di ketahui koper tersebut berisi uang pelicin untuk meloloskan APBD.
Terkait kasus ini Ratih Ramdhiana, Aktivis perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi Mengatakan “Secara kinerja jelas masyarakat kecewa terhadap semua ini, anggota DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata menghisap keringat rakyat. Sebenarnya ini bukan hanya tugas penegak hukum, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Kota Bekasi yang terwakili oleh mereka juga perlu terlibat dalam hal mendorong penegakan hukum”. Kata perempuan yang akrab disapa Ratih melalui pesan pendeknya.
DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan–aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya kasus tersebut, masyarakatlah yang akhirnya terkena dampaknya dan masyarakatlah yang menjadi korban. Segala aktifitas pelayanan tersendat, pembahasan APBD molor dan cenderung minim keberpihakan terhadap masyarakat. Wajar apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap wakil-wakilnya di DPRD, karena mereka yang diberikan amanah oleh masyarakat ternyata menghianatinya. (dan*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar